Dana Aspirasi untuk Pemerataan Pertumbuhan Daerah. Benarkah?

Semakin kesini, saya semakin bingung, apa sebenarnya fungsi DPR? Bukankah tugasnya membuat undang-undang dan memantau atau melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan? Eeh, malah mengajukan dana aspirasi Rp 15 milyar per daerah pemilihan (Dapil), yang katanya untuk pemerataan pertumbuhan daerah. Aneh, bukankah pertumbuhan daerah adalah tugasnya eksekutif?

Mari kita analisis argumen dari pengusul dana aspirasi ini yaitu partai Golkar, yang pada acara Democrazy di Metro TV edisi 20 Juni 2010 diwakili presenter kondang Tantowi Yahya. Dengan sangat lantang Tantowi menjelaskan bahwa dana aspirasi tersebut untuk “pemerataan pertumbuhan daerah”.

Dana Aspirasi ini memang diubah namanya menjadi “Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah melalui Kebijakan Pembangunan Kewilayahan berbasis Daerah Pemilihan”. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah pemerataan, ko jumlahnya disamakan Rp 15 milyar. Padahal yang saya fahami, pemerataan itu adalah menjadikan daerah yang masih tertinggal menjadi daerah berkembang bahkan menjadi maju. Sedangkan bagi yang sudah maju, tidak perlu mendapatkan anggaran itu atau mendapatkan tapi besarannya kurang dari itu. Jadi, disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya.

Contoh, kebutuhan dana pembangunan di desa yang ada di kota Yogyakarta dengan desa yang ada di kabupaten Tasikmalaya yang di pelosok, jumlahnya jelas berbeda. Desa yang di Kota Yogyakarta tidak perlu dana perbaikan jalan yang besar, karena jalan-jalannya sudah bagus. Tapi, desa di kabupaten Tasikmalaya yang di pelosok perlu dana perbaikan jalan yang besar (hampir seperti pembangunan jalan baru), karena jalan-jalan di sana sudah berlubang-lubang sebesar kolam. Tentu tidak adil aloksi dana yang sama Rp 15 Milyar diberikan pada desa yang berbeda besaran kebutuhannya. Bagaimana perbaikan jalan di pelosok itu dapat terselesaikan apabila membutuhkan dana lebih dari 15 Milyar? Sedangkan dana untuk desa di kota besar tidak membutuhkan dana sebesar itu? Akan dikemanakan sisa dari Rp 15 Milyar tersebut? Bukankah anggaran harus dihabiskan dalam setahun?

Ini pasti akan membuka lahan-lahan korupsi baru di negeri ini. Juga sebagai kampanye gratis terselubung yang didanai APBN. Mengerikan! Disisi lain masyarakat terus dihadapkan pada permasalahan kebutuhan primer seperti kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan harga gas, dan rencana pembatasan subsidi BBM.

Mengapa sih, DPR susah payah mengusulkan alokasi dana baru bernama “Dana Aspirasi”? Saya setuju dengan pendapat Fajrul Rahman dan ICW, maksimalkan saja tugas DPR sebagai pengawas dan pemantau anggaran pembangunan, apabila selama ini mengetahui kondisi di Dapilnya belum tersentuh pembangunan. Beri arahan kepada pemerintah, kemana saja seharusnya dana APBN itu dialokasikan secara tepat. Jangan malah menambah beban APBN, yang justru memungkinkan hutang baru untuk menutupinya. Kapan negara kita akan bebas dari hutang, kalau begitu?

Sekarang usulan Dana Aspirasi sudah diserahkan kepada pemerintah. Kita tinggal menunggu kabar dari Istana, apakah pemerintah betul-betul sayang kepada rakyatnya dengan tidak memasukan dana aspirasi itu pada APBN 2011, atau malah memasukkannya, sebagai bukti kuatnya cengkraman politik setgab?

(Oleh Euis Marlina)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s